Kesepakatan pengalihan operasi TikTok di Amerika Serikat kini memasuki tahap yang lebih jelas. Salah satu aspek penting yang terungkap adalah bagaimana algoritma aplikasi tersebut akan dikelola dalam situasi baru ini.
Pihak Gedung Putih baru-baru ini mengungkapkan rincian yang menarik perhatian publik, terutama mengenai kontrol yang akan ada di bawah pengawasan Oracle. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan nasional sekaligus mempertahankan popularitas TikTok di kalangan pengguna AS.
Dengan adanya kesepakatan ini, TikTok diharapkan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan aman. Algoritma yang selama ini menjadi kontroversi akan berada di bawah kendali suatu konsorsium yang mayoritas anggotanya adalah investor asal Amerika.
Rincian Kesepakatan dan Peran Oracle
Konsorsium yang ditunjuk untuk mengelola algoritma TikTok ini terdiri dari investor-investor yang memiliki latar belakang yang kuat di bidang teknologi dan investasi. Dengan mayoritas dewan direksi berasal dari AS, diharapkan pengoperasian algoritma dapat berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku.
Sebagai bagian dari kesepakatan, ByteDance—perusahaan induk TikTok—akan menyerahkan salinan kode algoritma kepada konsorsium tersebut. Mereka kemudian akan melakukan peninjauan dan pengembangan ulang algoritma dengan menggunakan data pengguna dari AS.
Peran Oracle sebagai pengawas dalam proses ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, mengingat perusahaan ini memiliki reputasi yang solid dalam hal pengelolaan data. Langkah ini diambil untuk meredakan kekhawatiran publik dan pemerintah terkait potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak tertentu.
Potensi Risiko dan Tantangan Keamanan
Kekhawatiran utama dari pihak pemerintah AS adalah kemungkinan manipulasi algoritma oleh ByteDance, yang berbasis di China. Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan menginginkan kepastian bahwa pengguna tidak akan terpengaruh oleh konten yang dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.
Adanya regulasi yang melarang kerja sama antara ByteDance dan konsorsium baru dalam hal pengoperasian algoritma menunjukkan betapa seriusnya perhatian pemerintah terhadap isu ini. Sebagian kalangan menganggap langkah-langkah ini sebagai kebutuhan mendesak untuk melindungi keamanan nasional.
Namun, di sisi lain, beberapa analis menilai risiko tersebut mungkin sudah terlampau dibesar-besarkan. TikTok telah menjadi platform yang sangat populer dan memiliki banyak pengguna aktif, sehingga membatasi operasionalnya bisa mempengaruhi experience pengguna.
Dampak terhadap Investor dan Pemilik Baru
Seiring dengan perubahan yang terjadi, ByteDance diperkirakan akan mempertahankan kurang dari 20 persen kepemilikan di TikTok untuk area Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol operasional yang lebih kuat akan beralih ke tangan konsorsium baru.
Beberapa nama besar dalam dunia investasi seperti Michael Dell, serta tokoh seperti Lachlan dan Rupert Murdoch, terlibat dalam kemungkinan pembentukan konsorsium ini. Menariknya, informasi lebih lanjut mengenai investor yang terlibat masih dirahasiakan hingga saat ini.
Pihak Gedung Putih optimis bahwa kesepakatan ini akan segera mendapatkan persetujuan dan diharapkan akan ditandatangani dalam waktu dekat. Proses ini menjadi momen penting bagi semua pihak yang terlibat, baik dari sisi bisnis maupun keamanan.
Proses dan Waktu Finalisasi Kesepakatan
Saat ini, semua pihak masih menunggu keputusan resmi dari regulator di China, dengan Gedung Putih mengekspresikan keyakinan mereka akan tercapainya kesepakatan. Juru Bicara Gedung Putih juga mengungkapkan bahwa dokumen final kemungkinan akan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan.
Pada saat yang sama, Presiden juga telah menyatakan niatnya untuk memperpanjang tenggat waktu penegakan hukum selama 120 hari untuk memberi ruang bagi proses regulasi ini. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan semua aspek legal terpenuhi sebelum langkah selanjutnya diambil.
Kesepakatan ini tidak hanya penting untuk TikTok, tetapi juga untuk hubungan dagang dan teknologi antara AS dan China ke depannya. Jika berhasil, hal ini akan menandai penutupan panjang sebuah babak dalam upaya AS untuk mengamankan data dan privasi publik.